Perubahan Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja: Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2024

Presiden Republik Indonesia menandatangani Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2024, yang mengusulkan perubahan pada Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan kebutuhan untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), sejalan dengan upaya percepatan transformasi ekonomi dan pembangunan nasional.

Dasar Hukum dan Pertimbangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Pasal 4 ayat (1): Menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi negara berada di tangan rakyat dan dilaksanakan dalam bentuk negara kesatuan.
Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja: Merupakan dasar hukum terkait manajemen pegawai yang bekerja dengan sistem perjanjian kerja di lingkungan pemerintah.
Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan PPPK: Menyajikan ketentuan gaji dan tunjangan bagi PPPK, yang sekarang akan mengalami perubahan.

Alasan Perubahan

Meningkatkan Kinerja dan Kesejahteraan PPPK: Dalam rangka mendorong peningkatan kinerja dan kesejahteraan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, perubahan pada besaran gaji dianggap penting. Hal ini diharapkan dapat memberikan motivasi dan dorongan lebih bagi PPPK dalam menjalankan tugasnya.
Akselerasi Transformasi Ekonomi dan Pembangunan Nasional: Adanya perubahan juga sejalan dengan upaya pemerintah dalam mengakselerasi transformasi ekonomi dan pembangunan nasional. Gaji yang sesuai dengan kontribusi dan tanggung jawab PPPK diharapkan dapat mendukung efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program-program pembangunan.

Isi Perubahan

Perubahan pada Lampiran Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020: Perubahan signifikan terjadi pada Lampiran Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020, yang mencakup besaran gaji dan tunjangan PPPK. Lampiran yang merupakan bagian integral dari Peraturan Presiden ini akan menggantikan yang terdapat dalam Peraturan Presiden sebelumnya.
Tanggal Efektif Perubahan: Ketentuan baru ini akan berlaku mulai tanggal 1 Januari 2024. Hal ini memberikan waktu bagi seluruh sistem administrasi pemerintahan untuk melakukan penyesuaian yang diperlukan.

Lampitan Peraturan Presiden Republik Indonesta Nomor 11 Tahun 2024

Dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2024, diharapkan perubahan ini dapat memberikan dampak positif terhadap kinerja dan kesejahteraan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Sejalan dengan visi pemerintah untuk mencapai transformasi ekonomi dan pembangunan nasional, penyesuaian gaji dan tunjangan menjadi langkah strategis dalam membangun keberlanjutan dan keadilan di lingkungan aparatur pemerintah.